Bersiap Elektronifikasi Tol

Bank Indonesia berserta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyepakati kerjasama elektronifikasi jalan tol. Agenda ini dilakukan untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan cashless society.

Elektronifikasi jalan tol atau Electronic Tol Collection (ETC) digadang-gadang akan mampu meningkatkan efisiensi masyarakat dalam membayar jasa tol serta dapat mengurangi kemacetan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan jalan tol dengan sistem Multi Lane Free-Flow (MLFF).

MLFF atau kerap dikenal sebagai Open Road Tolling (ORT) memungkinkan gerbang tol dihilangkan dan diganti oleh penangkap sinyal atau kamera yang akan mendeteksi transponder atau plat nomor yang melekat di mobil. Hal ini memungkinkan pengguna jalan tol untuk melajukan kendaraannya tanpa mengalami kemacetan terpusat (bottleneck) di pintu gerbang tol yang kerap terjadi.

Negara-negara maju telah menggunakan MLFF untuk menggantikan gerbang tolnya sedangkan beberapa negara berkembang telah menguji coba teknologi tersebut, salah satunya Malaysia. Saat ini Malaysia baru menggunakan Single Lane Free-Flow (SLFF) yang mana gerbang tol dapat mendeteksi pengguna dengan cara menangkap sinyal transponder yang dipasang di mobil. Tahun depan Malaysia menargetkan seluruh gerbang tolnya menggunakan teknologi MLFF.

Setidaknya terdapat empat fase untuk mencapai MLFF di Indonesia. Pertama dengan melakukan elektronifikasi seluruh jalan tol yang akan dimulai Oktober 2017, diawali masa transisi dengan penerapannya di ruas tol Jabodetabek. BI mencatat penggunaan uang elektronik (e-money) sebagai alat transaksi non-tunai di 35 ruas jalan tol baru mencapai 25 persen. Upaya ini tentu akan mampu meningkatkan penggunaan uang elektronik mencapai 100 persen.

Kedua, mengintegrasikan sistem ruas jalan tol sehingga peran gerbang tol antar operator akan hilang. Ketiga, dari aspek kelembagaan, pemerintah membentuk konsorsium ETC yang akan terdiri atas lembaga yang mengelola sarana dan prasarana elektronifikasi seperti perbankan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta integrator pembayaran (switching). Terakhir menerapkan MLFF di seluruh gerbang tol.

Menyiapkan Infrastruktur

Fase pertama dalam elektronifikasi jalan tol pada Oktober mendatang tentu tidak akan berjalan jika tanpa infrastruktur yang memadai untuk melakukan transaksi. Integrasi uang elektronik antar bank perlu dipercepat demi memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi. Kemudahan lainnya tentu fasilitas isi ulang di rest area dan mobile banking.

Upaya mempermudah transaksi tersebut dengan catatan serius agar Bank Indonesia dapat menahan untuk memperbolehkan bank menarik biaya isi ulang uang elektronik yang memungkinkan konsumen enggan berpindah menggunakan uang elektronik dan memungkinkan baru akan berpindah ketika sudah berada di jalan tol. Pengenaan biaya isi ulang hanya akan menjadi disinsentif dalam penggunaan uang elektronik.

Elektronifikasi tol juga perlu diikuti dengan edukasi dalam melakukan transaksi non tunai. Edukasi ini menyasar bukan pada supir kendaraan pribadi yang mayoritas adalah kelas menengah namun para supir kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan bis yang rata-rata masih minim literasi dan pemahaman keuangan. Hal ini akan berujung pada kesulitan dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik.

Pengguna tol yang melakukan transaksi non-tunai saat ini juga masih saja mengalami permasalahan dalam bertransaksi di Gerbang Tol Otomatis (GTO). Mulai masih lamanya waktu pendeteksian hingga tidak terbacanya uang elektronik dan On Board Unit (OBU). Belum lagi masalah teknis lainnya seperti portal yang tertutup sebelum waktunya atau struk yang habis.

Tentu jika permasalahan infrastruktur teknis pembayaran masih belum ada perbaikan yang serius, bisa jadi pengaplikasian pada bulan Oktober mendatang malah justru menimbulkan kekacauan. Kemacetan di gerbang tol yang seharusnya dapat diminimalisir justru akan menjadi suatu keniscayaan.

Menyiapkan elektronifikasi tol tidak hanya dari segi infrastruktur teknis tetapi ancaman pengangguran yang akan terjadi. Para penjaga gerbang tol akan menjadi pihak yang paling terkena imbas akibat agenda elektronifikasi ini. Peran mereka dikurangi bahkan mampu dihilangkan dalam mekanisme pembayaran jasa tol.

Ancaman pengangguran besar-besaran akan melanda jika hal ini tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Jangan sampai operator tol hanya mencari keuntungan dari elektronifikasi ini karena biaya penggunaan sumber daya manusia rendah tanpa menyiapkan mekanisme penyerapan tenaga kerja.

Dimuat di Harian Kontan 9 Juni 2017

Comments

comments

Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.