Menakar Eksternalitas Megaproyek

Dimuat di Harian Pikiran Rakyat 26 Oktober 2016

Program prioritas era kepemimpinan Presiden Jokowi melalui percepatan pembangunan infrastruktur daerah saat ini sangat terasa di Jawa Barat. Program yang ambius ini tentu sebagian sudah membuahkan hasil. Sebut saja Tol Cipali (Cikopo-Palimanan) yang sudah selesai tahun ini, menyusul tol Cisumdawu (Cikampek-Sumedang-Dawuan), tol Soroja (Soreang-Pasirkoja), tol Bocimi (Bogor-Sukabumi), tol Cijago (Cinere-Jagorawi) yang masing-masing masih dalam tahap pembangunan. Tidak lupa megaproyek transportasi skala internasional lainnya yang juga sedang dibangun di Jawa Barat seperti Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung, Bandara Internasional Jawa Barat (BJIB) Kertajati di Majalengka dan Pelabuhan Patimban di Subang.

Berbagai pembangunan infrastruktur yang muncul diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di provinsi ini. Pemerintah juga berharap melalui pembangunan ini, produk lokal yang dihasilkan daerah bisa bersaing dengan produk impor di pasar karena terciptanya sistem transportasi yang efisien dan saling terkoneksi. Akhirnya, infrastruktur transportasi yang digadang-gadang dapat menurunkan biaya distribusi hingga ongkos produksi menjadi sebuah urgensi pembangunan. Tidak jarang muncul pertanyaan, lantas bagaimana dampak sosial dan lingkungan yang hadir akibat pembangunan megaproyek yang cepat ini?

Eksternalitas hadir ketika ada biaya atau manfaat tidak langsung yang harus ditanggung berbagai pihak akibat adanya pembangunan megaproyek ini. Seringkali pihak yang dimaksud tidak menikmati namun terdampak akibat adanya pembangunan tersebut. Wajar saja karena eksternalitas muncul akibat tidak terkalkulasinya dampak tidak langsung dalam membangun megaproyek infrastruktur di Jawa Barat. Ambil contoh pembangunan BJIB Kertajati di Majalengka yang mengkonversi bentang lahan pertanian sebesar 5000 ha menjadi kawasan komersial, industri hingga perumahan. Tentu lahan pertanian yang diduga produktif oleh para pemerhati lingkungan bisa menghasilkan pasokan beras bagi masyarakat Jawa Barat bahkan luar Jawa Barat. Konversi lahan pertanian terus menerus berpotensi mengakibatkan menurunnya pasokan kebutuhan pangan. Dampaknya tentu terjadinya kelangkaan dan naiknya harga komoditas pangan. Pemerintah terpaksa mencari sumber pasokan pangan baru atau menggunakan cara instan, membuka kran impor. Apakah masalah ini dirasakan hanya oleh pengguna BJIB Kertajati? Tentu saja tidak.

Belum lagi permasalahan ekologis yang muncul akibat pembangunan yang cepat nan ambius ini. Tatanan ekosistem lingkungan terganggu, daya dukung yang terus berkurang diikuti daya lenting lingkungan yang semakin memburuk, tidak menjadi lebih baik. Studi lingkungan dan kebencanaan dinomerduakan karena digadang-gadang menjadi penghambat kelayakan proyek. Tidak heran, bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin puting beliung terus menghantui masyarakat Jawa Barat. Lagi-lagi yang terkena dampak buruk ini bukan masyarakat yang menikmati megaproyek tersebut.

Eksternalitas tidak hanya menghasilkan biaya tetapi juga manfaat. Pembangunan infrastruktur tol misalnya, mampu mendorong penggunaan kendaraan pribadi. Mari kita lihat, kendaraan pribadi yang digunakan tidak jarang merupakan pabrikan luar negeri seperti Jepang, Korea, Eropa dan Amerika. Megaproyek seperti Kereta Cepat Indonesia-China yang menghubungkan Jakarta-Bandung juga tidak lepas dari peran asing. Memang para pekerjanya tidak sedikit berasal dari Indonesia, tetapi keuntungan besar tidak terelakan lari ke luar negeri. Alih-alih manfaat terbesar dirasakan masyarakat Indonesia justru juga dirasakan oleh masyarakat asing di luar Indonesia.

Refleksi Pembangunan

Membicarakan infrastruktur tidak hanya berbicara transportasi saja. Pemenuhan infrastruktur dasar, fasilitas umum, pemenuhan air bersih, bangunan kesehatan dan jaringan pendidikan juga tidak kalah penting. Apakah hal ini bukan sesuatu yang menjadi sebuah urgensi pembangunan di Jawa Barat? Mengapa membutuhkan bandara baru yang besar di Kertajati jika sudah ada beberapa bandara kecil yang tersebar di Jawa Barat? Perlu kita mengambil jeda untuk merefleksikan kembali, apakah megaproyek infrastruktur ini menguntungkan masyarakat Jawa Barat?

Jawa Barat merupakan provinsi terbesar dengan 42 juta manusia di dalamnya mengalahkan Singapura, Malaysia, bahkan Australia. Modernisasi terjadi sangat cepat, sensus penduduk tahun 2010 mengatakan 49% masyarakat Indonesia tinggal di kota, 65% masyarakat Jawa Barat saat ini bertempat tinggal di kota. Tahun 2035 diprediksi menjadi 90% masyarakat Jawa Barat tinggal di kota, terbesar setelah DKI Jakarta. Urbanisasi terus terjadi, rulalisasi tidak dimungkinkan.

Jika kota-kota menjadi mesin penggerak pertumbuhan, maka dominasi kota akan menjadi sangat kuat di dalam provinsi. Kota-kota yang sesak memaksa melahirkan ‘kota baru’ yang mana berdasarkan pengalaman yang ada kehadirannya tidak begitu menyelesaikan masalah. Munculnya ‘kota baru’ justru menciptakan ekspansi kota (urban sprawl) yang memakan lahan pertanian. Nawacita sebenarnya memberikan harapan baru dalam membangun dari pinggiran. Tentu efeknya laju pertumbuhan ekonomi akan stagnan bahkan turun karena kota-kota harus mau berbagi pertumbuhan ekonomi dengan daerah pinggiran tersebut. Namun kita harus rela mengetatkan ikat pinggang, agar model pembangunan tidak menciptakan tiranopolis.

Comments

comments

Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2017. Powered by WordPress & Romangie Theme.