Tag Archives: bandung

Karut Marut Transportasi Kota

Angkutan Kota (Angkot) keberadaannya saat ini tidak lagi menjadi andalan bagi masyarakat Kota Bandung untuk berpergian. Hal ini terlihat semakin sepinya angkot dari penumpang. Keluhan mulai dari masalah kemananan hingga kenyamanan tidak lepas dari wajah angkot.

Walikota Bandung, Ridwan Kamil meresmikan Angklung (Angkutan Kota Keliling Bandung) pada awal bulan ini. Angklung merupakan angkot dengan fasilitas penunjang lengkap seperti TV, Wifi dan AC. Kepala Dishub Kota Bandung, Didi Ruswadi mengatakan Angklung akan memiliki 5 sampai 12 rute dengan jumlah armada hingga 1.600 unit atau dengan perbandingan 30 persen dari jumlah angkot yang ada di Kota Bandung.

Melalui Angklung, Pemerintah Kota Bandung terlihat berusaha untuk merevitalisasi transportasi publik jenis angkot agar dapat meningkatkan kenyamanannya. Tentu dengan kenyamanan yang meningkat maka harapan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum ini dapat terwujud.

Namun dibalik inovasi yang ditawarkan Angklung muncul pertanyaan apakah angkutan tersebut menjadi sebuah urgensi bagi problematika transportasi publik sebagai solusi bagi kemacetan sebuah kota?

Bukan Untuk Si Miskin

Beban biaya transportasi yang dimiliki kalangan miskin nyatanya jauh lebih besar dibanding kalangan atas. Hal ini dikarenakan kalangan miskin yang memiliki tempat tinggal jauh dari pusat kota atau tempat kerja karena terbentur mahalnya harga lahan dan rumah. Maka transportasi publik yang murah diperlukan untuk menunjang keberlangsungan hidup kalangan miskin ini.

Tarif Angklung yang lebih mahal daripada angkot pada umumnya sebesar Rp 7.000 hingga Rp 12.000 sekali jalan membuat transportasi ini kurang dapat terjangkau kalangan miskin. Mahalnya angkutan ini disebabkan oleh kenyamanan yang ditawarkannya. Bahkan, jika dihitung-hitung angkot yang ada juga masih masuk dalam kategori mahal bagi kalangan miskin.

Seseorang yang pergi dari rumah ke tempat kerja dengan menggunakan angkot, asumsikan menggunakan satu rute angkot, mampu menanggung Rp 10.000 hingga Rp 15.000 untuk perjalanan pulang pergi. Tarif ini belum termasuk ongkos naik ojek pangkalan sebesar Rp 5.000 hingga Rp 10.000 jika rumah tidak berdekatan dengan rute angkot. Pengeluaran rata-rata per hari untuk transportasi bisa mencapai Rp. 20.000 hingga Rp 25.000. Terhitung dalam waktu sebulan sebanyak Rp 600.000 dihabiskan untuk biaya transportasi. Angka yang cukup besar bila dibandingkan dengan UMK Kota Bandung Tahun 2017 sebesar Rp 2.843.622.

Dapat dibayangkan jika kalangan miskin ini menggunakan Angklung sebagai moda transportasinya maka beban biaya transportasi yang ditanggung akan jauh lebih besar lagi. Bisa jadi beban biaya transportasi yang ditanggung mampu mencapai 30 persen dari pendapatan kalangan miskin. Angka ini tentunya tidak ideal.

Transportasi Publik Tertinggal

Angkot sebagai transportasi publik masih lebih mahal jika dibandingkan dengan pengeluaran per hari dengan menggunakan motor berbahan bakar premium yang hanya menghabiskan Rp 5.000 hingga 10.000 dengan menggunakan rute yang sama. Kalangan miskin tentu akan memilih untuk memiliki motor dengan menggunakan kredit. Ini menjadi pilihan bagi kalangan miskin karena menggunakan motor dapat menawarkan biaya yang lebih murah dan waktu tempuh lebih cepat dibandingkan menggunakan angkot.

Keengganan mengggunakan angkot juga dialami kalangan menengah. Kalangan menengah lebih tertarik menggunakan layanan seperti ojek online yang memberikan keluwesan dalam mengantarkan ke tempat tujuan tanpa perlu melangkahkan kaki dan menunggu angkot. Hal ini semakin dipermudah dalam mengakses layanan tersebut dengan menggunakan aplikasi di ponsel pintar.

Bagaimana mungkin angkot sebagai transportasi publik dapat bersaing dengan kendaraan pribadi jika biaya mengendarai kendaraan pribadi jauh lebih murah ketimbang menggunakan angkot? Belum terselesaikan masalah ini, angkot harus berjuang menghadapi transportasi online sendirian. Dua hal ini menjadi cerminan tidak berhasilnya kota memberikan transportasi publik yang baik. Beralihnya masyarakat menggunakan kendaraan pribadi atau semi-pribadi seperti ojek online justru tidak berhasil mengurangi atau bahkan memperparah kemacetan di Kota Bandung.

Kompleksitas masalah transportasi publik tidak selesai ketika memperbaiki aspek kenyamanan saja. Lebih jauh lagi transportasi berbicara sebagai sebuah sistem yang terikat antara satu dengan yang lainnya. Diperlukan sistem yang memadai dan efisien dalam membangun transportasi publik yang berkesinambungan.

Untuk terjalinnya sistem tersebut perlu dikaji kembali keterpaduan moda transportasi antara angkutan intra dan antar kota. Selain itu, keterpaduan juga harus dimiliki para pemangku kepentingan, tidak hanya menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota dan dinas terkait namun juga pihak lain seperti Organda.

Ke depan masyarakat akan tetap berharap Kota Bandung dapat menawarkan sistem transportasi publik yang memadai, tidak hanya nyaman dan aman tetapi juga cepat serta terjangkau.

Dimuat di Harian Pikiran Rakyat 9 Maret 2017

Copyright © 2017. Powered by WordPress & Romangie Theme.