Tag Archives: kota

Berbenah Kota Para Pendatang

Kegiatan merantau dari daerah asal di Indonesia sejatinya merupakan suatu prosesi kultural. Wajib seseorang yang telah masuk pada fase dewasa untuk menemukan tanah perantauannya. Hendaknya mereka pergi dari desa ke kota agar mengadu nasibnya untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dibandingkan di tempat asalnya.

Cerita keberhasilan sanak saudara di tanah perantauan semakin memberikan harapan akan perbaikan nasib bagi para kaum pedesaan. Kini para perantau yang telah mudik tidak sendiri untuk kembali ke kota, mereka membawa saudara mereka. Para perantau baru ini pun berharap nasib baik yang sama akan berpihak pada mereka dengan datang ke kota.

Celaka bagi para perantau baru di kota. Tanpa kemampuan mumpuni dan pendidikan yang tergolong rendah, mereka berpotensi menjadi bibit baru pengangguran di kota. Seakan tidak cukup beban pengangguran yang ada, kota terbebani kembali oleh ancaman pengangguran dari desa. Jika terus dibiarkan maka masalah sosial akan melanda kota. Mereka akan memilih bertindak kriminal demi menyambung hidup.

Bagi mereka yang tidak menganggur akan memilih bekerja di sektor informal. Meskipun baik untuk menyambung hidupnya namun sektor ini memberikan kerentanan bagi para pekerjanya karena hak dan jaminan kerja yang tidak terpenuhi. Sektor informal yang terus tumbuh juga bukan kabar baik bagi sebuah kota. Selain minim pendapatan bagi kota akibat adanya sektor tersebut, kesemerawutan dalam penataannya menjadi masalah di kemudian hari.

Infrastruktur Kota Rendah

Laju urbanisasi di Indonesia bergerak sangat cepat. World Bank menyatakan kecepatan urbanisasi di Indonesia lebih tinggi ketimbang negara-negara Asia lainnya. Selama 60 tahun, populasi perkotaan di Indonesia meningkat rata-rata 4,4 persen per tahun. Sebanyak 177 juta orang tinggal di perkotaan, terbanyak jika dibandingkan China dan India. Laju urbanisasi yang mencapai 4 persen per tahun bukan tidak mungkin pada tahun 2025, 68 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.

Perpindahan ini tidak serta merta meningkatkan perekonomian. Hal ini dapat dijelaskan dengan satu persen urbanisasi di Indonesia hanya berpengaruh terhadap kenaikan PDB sebesar 4 persen. Angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan India sebesar 13 persen, China 10 persen dan Thailand 7 persen.

Mengapa demikian? Selain dari sisi demand yaitu rendahnya kemampuan para pendatang, dari sisi supply, infrastruktur kota masih belum memadai bagi kedatangan para pendatang. Sebut saja diantaranya rendahnya akses jalan, lahan, dan pekerjaan yang ada di kota. Banyak hal yang melatarbelakanginya seperti lemahnya perencanaan kota dan wilayah sekitarnya serta ketidakmampuan pemerintah kota dalam mengundang investor untuk membangun infrastruktur perkotaan. Jika terus dibiarkan maka  semakin banyaknya pendatang justru menjadi biaya bagi kota tersebut. Alhasil, kota sebagai mesin pertumbuhan suatu wilayah tidak maksimal dalam bekerja.

Menyiapkan Kota dan Desa

Menahan para pendatang untuk mencari peruntungan di kota tentu bukan langkah yang bijak. Langkah ini juga membatasi hak warga negara yang telah dilindungi oleh konstitusi. Maka cara terbaik yang perlu dilakukan adalah menyiapkan kota yang berpotensi didatangi para penduduk baru serta daerah asal mereka.

Lapangan pekerjaan menjadi prioritas utama. Tentunya lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya sehingga mampu menyerap banyak pekerja. Pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan perlu berikan untuk menyiapkan mereka yang belum memiliki keahlian tertentu. Tentu insentif perlu diberikan oleh pemerintah daerah bagi penyedia lapangan pekerjaan ini.

Ketidakcukupan modal dan keahlian yang minim membuat para pendatang memilih profesi Pedagang Kaki Lima (PKL). Meskipun dipandang tidak memberatkan pemerintah karena tidak perlu menyediakan lapangan pekerjaan namun dalam jangka panjang masalah lingkungan seperti sampah dan limbah serta kemacetan akan muncul jika tidak adanya penataan serius bagi PKL.

Selanjutnya adalah penyediaan tempat tinggal murah dan layak. Laju lahan perkotaan sebesar 1,1 persen per tahun tertinggi di Asia setelah Tiongkok tidak serta merta memberikan akses lahan murah dan layak bagi para pendatang. Hal ini didasari pada semakin padatnya penduduk perkotaan. Tercatat kepadatan penduduk perkotaan pada 2000-2010 meningkat dari 7.400 orang menjadi 9.400 orang per kilometer persegi. Artinya jumlah lahan perkotaan baru bagi tiap orang yang bermukim di kota tidak lebih dari 40 meter persegi. Akhirnya para pendatang terpaksa mendirikan pemukiman kumuh di perkotaan. Hal ini tentu buruk bagi aspek tata kota dan lingkungan. Jika mendapatkan yang layak pun, jaraknya jauh dari pusat bisnis dan berada di kota satelit.

Kota yang akan kedatangan penduduk baru perlu berkordinasi dengan kota-kota satelit di sekitarnya untuk menyediakan tempat tinggal dan sistem transportasi ke pusat bisnis di kota besar. Pusat bisnis dan pabrik juga perlu dikembangkan di kota-kota satelit agar kosentrasi penduduk dapat menyebar dan tidak memenuhi kota besar.

Tentu yang paling penting dari semuanya adalah mempersiapkan tempat asal para pendatang. Desa perlu mengindentifikasi keunggulaan daerahnya agar para investor dapat membangun pusat bisnis yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Jika tidak mampu, maka pemerintah setidaknya mampu menyediakan pendidikan yang siap dengan tantangan perkotaan sehingga para perantau dapat terbekali dengan kemampuan yang mumpuni.

Dimuat di Harian Kontan 6 Juli 2017

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.