Tag Archives: logistik

Menanti Kebangkitan Logistik Nasional

Salah satu aspek penting untuk meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor industri manufaktur suatu negara yaitu semakin baiknya kinerja logistik negara tersebut sebagai bagian dari rantai produksi. Semakin baik peran logistik suatu negara maka menjadi sebuah cerminan semakin tingginya daya saing negara tersebut.

Selama ini peranan penting logistik ini masih belum dihiraukan khususnya di Indonesia. Padahal sektor logistik merupakan sektor yang strategis karena sektor ini menghasilkan kegiatan yang membutuhkan biaya besar dalam kegiatan bisnis sehingga mampu memberikan pengaruh atau dipengaruhi kegiatan dari sektor lainnya. Selain itu juga logistik mampu memberikan kelancaran bagi aktivitas ekonomi karena berperan sebagai perantara dalam terjalinnya transaksi ekonomi.

World Bank merilis laporan kinerja logistik (Logistic Performance Index/LPI) yang melibatkan sebanyak 160 negara. Penilaian berdasarkan efisiensi kepabeanan, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan pengiriman dengan harga kompetitif, kompetensi pelayanan logistik, kemampuan pelacakan pengiriman serta ketepatan waktu pengiriman. Pada tahun 2016, Jerman menduduki peringkat pertama dengan skor 4,23. Bahkan Singapura sebagai negara yang menaruh sebagian besar hidupnya di sektor jasa memiliki performa logistik terbaik se-Asia dengan meraih peringkat lima secara keseluruhan dan peringkat pertama berdasarkan infrastruktur.

Bagaimana dengan kinerja logistik Indonesia? Kinerja logistik Indonesia justru mengalami penurunan dari peringkat 53 pada tahun 2014 menjadi peringkat 63 pada tahun 2016. Tentu menjadi sebuah ironi karena penurunan terjadi di tengah semakin gencarnya pembangunan infrastruktur dan dicetuskannya gagasan pengangkutan logistik melalui laut atau tol laut oleh Presiden Joko Widodo. Tidak ayal salah satu akibat dari semakin turunnya kinerja logistik maka semakin turun juga tingkat daya saing Indonesia. Tercatat pada periode 2016-2017, berdasarkan daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) yang dikeluarkan World Economic Forum, peringkat Indonesia semakin turun menjadi ke peringkat 47 setelah pada periode sebelumnya menempati posisi 37. Hal ini mencerminkan usaha yang selama ini dibangun masih belum efektif justru memberikan dampak terhadap daya saing global.

Investasi di sektor logistik juga tidak mengalami perkembangan yang baik.  Pertumbuhan investasi pada kuartal-I 2017 masih belum menunjukkan adanya perbaikan terlihat dari data rata-rata kredit investasi perbankan kepada sektor pengangkutan dan komunikasi yang menunjukan 91,8 Triliun. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kredit investasi tahun lalu sebesar 95,4 Triliun.

Nilai merah logistik Indonesia bukan tanpa sebab. Meskipun waktu bongkar muat kontainer di pelabuhan (dwelling time) berhasil diturunkan dari 7 hari menjadi 3 hari tidak lantas membuat biaya logistik di Indonesia turun. Nyatanya biaya logistik masih tinggi sebesar 24,6 persen dari PDB yang mana kontribusi terbesar pembentuk biaya tersebut yaitu biaya transportasi sebesar 72 persen. Hal ini juga ditunjukan dari 100 persen biaya produksi barang, sebesar 26 persen merupakan biaya logistik. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang hanya 13 persen dan Thailand sebesar 15 persen. Terlihat bahwa sektor logistik Indonesia dari sisi biaya masih jauh dari kata efisien.

Paket Kebijakan Ekonomi XV

Setelah sebelumnya paket kebijakan ekonomi II menghasilkan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang cukup berhasil menjadi penyedia bahan baku industri secara cepat dan murah, kini hadirnya paket kebijakan ekonomi XV yang sempat tertunda hingga enam bulan akhirnya diluncurkan. Tentu hal ini memberikan kembali angin segar bagi sektor logistik Indonesia.

Paket kebijakan ekonomi ini difokuskan pada aspek deregulasi dan efisiensi bisnis logistik. Hal ini terlihat dari upaya perbaikan kelembagaan yang ditingkatkan dalam paket kebijakan ini mulai dari memberikan kewenangan Indonesia National Single Window (INSW) yang selama ini membingungkan karena terdapat 17 kementerian dan lembaga yang mengatur INSW. Begitu pula penguatan wewenang terhadap otoritas pelabuhan untuk memperlancar arus barang di pelabuhan.

Paket ini juga diharapkan mampu menjaga inflasi daerah dengan dibentuknya Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) sebagai penunjang Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) yang sudah ada. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan paket kebijakan perlu diperhatikan. Selama ini pemerintah daerah masih menganggap proses logistik mampu memberikan penghasilan tambahan kepada daerah. Hal ini terlihat melalui peraturan-peraturan daerah yang selama ini membebani pelaku usaha logistik dalam menjalani kegiatan bisnisnya. Padahal dengan semakin murah biaya logistik di suatu daerah maka kesempatan untuk tumbuhnya industri di daerah tersebut akan semakin besar.

Secara garis besar Paket Kebijakan Ekonomi XV memiliki kelemahan dalam hanya berkutat pada insentif kemudahan prosedural di dalam pelabuhan. Biaya-biaya yang masih memberatkan pelaku usaha logistik seperti pungutan liar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayar sementara muatan barang mengalami penurunan seiring aktivitas ekspor dan impor.

Kini saatnya menunggu aturan penunjang paket kebijakan mulai dari Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Menteri (Permen) yang masih dalam tahap finalisasi. Jangan sampai pekerjaan rumah dalam membangkitkan logistik nasional hanya dikerjakan setengah-setengah.

Dimuat di Harian Kontan 21 Juni 2017

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.