Tag Archives: TPP

Mencontoh Trump

Dimuat di Harian Nasional 6 Maret 2017

Donald Trump tidak lepas dari berbagai kebijakan kontroversial yang dilakukan sesaat setelah ia dilantik menjadi presiden. Tidak hanya dikenal proteksionis, kebijakan Presiden Trump juga mengesampingkan permasalahan lingkungan yang menghambat bisnis di negaranya. Namun, dibalik kontroversi yang ada, sepatutnya kita perlu mencontoh satu kebijakan yang ia tanda tangani empat hari setelah pelantikannya, keluarnya Amerika Serikat dari Trans-Pacific Partnership (TPP).

TPP merupakan kerja sama perdagangan bebas yang muncul pada tahun 2005 diprakarsai oleh empat negara di kawasan Asia Pasifik seperti Singapura, Chile, Selandia Baru dan Brunei Darussalam. Kemitraan ini belum menjadi perhatian global hingga pada tahun 2008 Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Bush ikut ke dalam kemitraan. Masuknya Amerika Serikat memancing negara lain untuk ikut dalam kerjasama ini.

Keanggotaan TPP yang berjumlah 12 negara mampu merepresentasikan sepertiga perdagangan dunia dan 40% kekuatan ekonomi global dengan total PDB hingga 28 trilliun serta total jumlah populasi mencapai 800 juta. Kemitraan ini dipandangan sebagai kekuatan baru liberalisasi perdagangan barang dan jasa di kawasan Asia-Pasifik. Tentu keikutsertaan Amerika Serikat menambah jelas nuansa TPP yang dirancang agar mampu menyaingi dominasi Tiongkok di kawasan ini.

Perlambatan pertumbuhan rata-rata perdagangan regional sebesar 5 persen selama 2010-14 dari sebelumnya 10 persen selama 1990-07 menjadi salah satu pertimbangan mengapa TPP dianggap penting untuk segera dilaksanakan. Bank Dunia memprediksi TPP akan mampu menaikan rata-rata PDB para anggotanya sebesar 1,1 persen dan mampu meningkatkan perdagangan negara anggota hingga 11 persen pada tahun 2030.

Gelombang Penolakan TPP

Permasalahan muncul ketika TPP dianggap lebih buruk dari perjanjian perdagangan bebas lainnya. Angin segar yang ditawarkan kepada negara anggota melalui iming-iming pertumbuhan ekonomi tidak serta merta didukung oleh masyarakat di dalamnya. Gelombang protes terhadap pemerintah akibat ikut dalam kemitraan ini terjadi di berbagai negara tidak terkecuali Amerika Serikat, negara yang getol terus mendorong TPP saat itu.

Senator Demokrat, Bernie Sanders, menganggap bahwa kerjasama dalam kemitraan ini berbahaya lantaran hanya menguntungkan pemodal. Ia juga mempertanyakan jika memang membawa kemaslahatan bagi masyarakat AS mengapa perjanjian ini tidak diketahui publik.

Sanders tidak sendiri, Senator Demokrat lainnya seperti Elizabeth Warren juga vokal dalam mengkritik langkah Presiden Obama dalam TPP. Warren melihat bahwa kemitraan ini memberikan kesempatan bagi korporasi multinasional untuk melanggar peraturan proteksi paten hingga standar keamanan makanan. Semua demi menguntungkan pihak korporasi.

Posisi Indonesia

Masih ingat di dalam benak ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi Gedung Putih akhir tahun 2015. Kepada Presiden Obama, Presiden Jokowi menyampaikan niat untuk ikut serta dalam kerjasama TPP ini. Penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta dan merupakan negara dengan perekonomian yang kuat di Asia Tenggara menjadi alasan dibalik keinginan tersebut. Hal ini disambut dengan sukacita oleh Presiden Obama.

Nampaknya Presiden Jokowi tidak ingin Vietnam dan Malaysia sebagai wakil ASEAN memanfaatkan momentum ini untuk meraih pasar internasional bagi komoditas ekspornya. Selama ini Indonesia mengalami kesulitan dalam menjual komoditas ekspor ke pasar internasional, terutama Amerika Serikat akibat restriksi yang ada seperti bea masuk sebesar 30 persen. TPP yang mampu mereduksi 18.000 hambatan tarif dan non-tarif bagi negara anggotanya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengakses pasar lebih luas lagi.

Namun tidak bisa dipungkiri, TPP juga mampu merugikan Indonesia. Jika menakar kembali kemampuan komoditas ekspor, Indonesia cenderung mendominasi barang mentah bukan manufaktur seperti Vietnam. Hal ini memungkinkan Indonesia menjadi korban imperialisme melalui eksploitasi sumberdaya alam besar-besaran hingga kekalahan penguasaan produk lokal di dalam negeri.

Pertemuan dengan Presiden Obama pada saat itu masih sebagai awal ketertarikan Presiden Jokowi. Ketika Presiden Trump menarik diri dari kemitraan ini, Menteri Perdagangan Australia, Steven Ciobo, mencoba untuk menambal kerugian tersebut dengan mengajak Indonesia masuk ke dalam TPP. Indonesia yang tidak mengambil sikap terkait kemitraan ini bisa jadi akan tertarik, mengingat bagaimana Tiongkok telah menguasai Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Indonesia tentu perlu mencontoh Presiden Trump dalam melihat kemitraan ini, berani bersikap dan menolak jika dinilai memberikan kerugian. Perdagangan bebas yang secara teori mampu melahirkan kesempatan bagi para produsen untuk menjangkau konsumen yang ada di negara lain dapat menjadi petaka bagi sebuah negara. Alih-alih meningkatkan produksi untuk pasar internasional, Indonesia justru kebanjiran produk luar yang terus menggerus produk dalam negeri. Indonesia sepantasnya perlu melihat apakah free trade mampu menghasilkan fair trade. Pembukaan UUD 1945 sudah cukup sebagai pedoman untuk menimbang apakah kerjasama perdagangan ini memiliki dasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Copyright © 2017. Powered by WordPress & Romangie Theme.