Waspada Inflasi Ramadhan

Hanya menghitung hari menuju Ramadhan yang akan hadir pada bulan ini. Salah satu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok yang selalu hadir pada bulan Ramadhan. Seperti sudah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi, pasar memberikan respon kenaikan harga kebutuhan pokok akibat tingginya tingkat permintaan pada bulan tersebut.

Tingkat inflasi mampu menggambarkan bagaimana gejolak kenaikan harga barang dan jasa terjadi. BPS merilis inflasi secara nasional pada bulan April lalu yang tercatat sebesar 0,09 persen setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi. Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai salah satu indikator inflasi tercatat mengalami kenaikan dari 128,22 pada bulan Maret menjadi sebesar 128,33 pada bulan April.

Sekilas inflasi terlihat stabil, nyatanya jika dibandingkan dengan tahun lalu, inflasi pada bulan April tahun ini mengalami kenaikan sebesar 4,17 persen (yoy). Jika dibagi berdasarkan komponen inflasi, penyumbang terbesar justru berada pada komponen harga yang diatur pemerintah (administered price). Pertumbuhan komponen ini sebesar 8,68 persen (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,5 persen (yoy). Komponen ini jika ditelisik lebih jauh sudah mengalami kenaikan sejak awal tahun sebesar 3,35 persen (yoy) yang dipicu oleh kenaikan tarif administrasi STNK.

Kenaikan administered price pada bulan April masih disumbang oleh faktor pencabutan subsidi listrik golongan 900 VA. Memasuki bulan Ramadhan pada pertengahan Mei ini, tentu jika kenaikan harga dalam kelompok komponen ini tidak dapat ditekan maka tingkat inflasi dapat mencapai angka satu persen (mtm). Hal ini disebabkan oleh kenaikan yang akan terjadi juga pada komponen volatile foods di bulan Ramadhan.

Belum lagi jika alasan pencabutan subsidi listrik didasarkan pada kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) maka bisa jadi harga bahan bakar akan naik setelah lebaran. Kenaikan harga ini diperparah dengan semakin langkanya bahan bakar bersubsidi jenis premium di pasaran.

Kenaikan pada harga komponen administered prices bukan berarti tanpa pengaruh terhadap harga komponen yang ada pada volatile food. Ketika ditelisik kenaikan harga listrik, air dan bahan bakar juga mampu mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hal ini tentu perlu diwaspadai karena kenaikan harga kebutuhan pokok akan sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat di tengah struktur ekonomi yang masih bergantung pada konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga yang tidak terkendali pada komponen volatile food sama saja mempersulit hajat hidup masyarakat.

Selain berpengaruh pada daya beli, tingginya inflasi akan menyebabkan Bank Indonesia berpikir dua kali untuk tetap mempertahankan suku bunga acuannya di posisi 4,75 persen. Posisi suku bunga yang tinggi tentu berdampak pada penyaluran kredit yang akan relatif lebih rendah. Apalagi jika melihat pertumbuhan kredit perbankan pada akhir April mulai merangkak ke angka 9,47 persen (yoy), naik 0,27 persen dari bulan sebelumnya. Naiknya suku bunga berarti menghambat target pemerintah yang menginginkan pertumbuhan kredit dua digit agar pertumbuhan ekonomi akhir tahun terealisasi.

Mengendalikan Inflasi

Pencabutan subsidi listrik bagi pengguna 900 VA sehingga menaikan komponen administered price perlu melakukan pengawasan ekstra ketat kelompok volatile food di bulan Ramadhan dan penghujung lebaran. Telur ayam, daging (ayam dan sapi), cabai merah, bawang merah dan putih, serta beras akan menjadi komoditas langganan yang harganya melonjak pada bulan ini. Kunci utama melalui pengamanan sentra komoditas tersebut.

Dalam tingkat kota/kabupaten sudah dibentuk Tim Pemantauan dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bekerja di bawah Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) di tingkat provinsi yang bertugas mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok di tiap kota/kabupaten.

Namun, kelemahan fungsi TPID yang relatif sebagai evaluator ketimbang memiliki sifat pencegahan tidak mampu langsung mengendalikan inflasi. Inovasi yang sudah dilakukan melalui operasi pasar secara virtual yang dibentuk oleh tim pengendalian ini tentu tidak cukup.

Spekulan harga akan terus bermain ketika pengawasan suatu komoditas lengah. Pengawasan perlu dilakukan di bawa kordinasi Bupati di sentra-sentra komoditas strategis agar tidak terjadi penahanan komoditas yang dapat menciptakan kelangkaan. Sentra-sentra wajib dipersiapkan sebagai buffer stock di samping infrastruktur antar sentra dan pasar dibangun agar kestabilan harga tetap terjaga. Gubernur dapat mengawasi arus barang yang keluar-masuk provinsinya untuk memastikan ketersediaan tetap terus berlangsung. Tentu cara ini dapat ditempuh agar inflasi daerah maupun nasional dapat terkendali.

Dimuat di Harian Kontan 26 Mei 2017

Comments

comments

Got Something To Say:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright © 2017. Powered by WordPress & Romangie Theme.